Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantaran korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang (2012-2015) dan Jangka Menengah (2012-2014), yang diimplementasikan melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Presiden menginstruksikan agar menyusun aksi PPK Tahun 2014, dengan berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014, dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

Untuk mendukung Program Pemerintah Pusat, maka Kota Bengkulu dalam hal ini Bappeda Kota Bengkulu yang di komandoi oleh Bidang Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan pembangunan membentuk Tim Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Pada Pemerintah Bengkulu yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Ketua Pelaksana Harian adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra dan anggota terdiri dari Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala BPPT, Kepala Dinas PPKA, Kabag Umum dan Protokol, Kabag Administrasi Pembangunan. Tim dimaksud untuk mempersiapkan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah Kota Bengkulu serta menyususn laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pada hari selasa tanggal 9 September 2014 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Bengkulu dan di hadiri oleh Plt sekretaris daerah Kota Bengkulu, Asisten 1, Kepala Inspektorat Kota Bengkulu, Sekretaris Dinas PPKA, Sekretaris Bappeda, Kabid PP1, Kabid PP2, Kabid PP3, Kabid Stapel, kabag humas mewakili, Kasubid Statistik Bappeda, Kasubag Keuangan BPPT, Kasubag Parbud bagian Administrasi Pembangunan, auditor muda inspektorat, beserta staf.

Pada evaluasi RAD PPK untuk Triwulan 1 (B03) Kota Bengkulu meraih peringkat 6 Nasional sedangkan pada Triwulan II (B06) Kota Bengkulu memperoleh peringkat 1 Nasional. Untuk Triwulan III (B09) diharapkan Kota Bengkulu dapat mempertahankan peringkatnya dengan cara mulai setiap SKPD dapat mempersiapkan semua dokumen dan data yang dibutuhkan untuk disampaikan klaim laporan ke pihak Bappeda Kota Bengkulu.

Adapun penyampaian klaim laporan dari SKPD se Kota Bengkulu kepada Bappeda Kota Bengkulu paling lambat tanggal 27 September 2014 pukul 23.59 wib. sedangkan untuk penyampaian laporan oleh Bappeda Kota Bengkulu ke dalam sistem monitoring UKP-PPP dibuka tanggal 28 September 2014 dan di tutup tanggal 5 Oktober 2014 pukul 23.59 wib.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *