WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR   08  TAHUN 2013

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

 

KOTA BENGKULU TAHUN 2013-2018

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

 WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang :
  1. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu tahun 2013-2018 merupakan dokumen yang berisi komitmen politik Pemerintah Kota Bengkulu untuk menata dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaannya sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bengkulu;
  2. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan;
  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu tahun 2013-2018 dengan Peraturan Daerah;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,  dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2018;

 

Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Drt. Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)  Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4286);
  4. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355);
  5. Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor  4400);
  6. Undang-Undang Nomor  25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor  4421);
  7. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  37) sebagaimana telah  diubah  terakhir dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844);
  8. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4428);
  9. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4700);
  10. Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4725);
  11. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5049);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor  20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4405);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4585);
  17. Peraturan Pemerintah  Nomor  79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4593);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4855);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614);
  20. Peraturan Pemerintah  Nomor  39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4663);
  21. Peraturan Pemerintah  Nomor  40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4664);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor  3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informsi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4963);
  23. Peraturan Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737);
  24. Peraturan Pemerintah  Nomor  41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4664);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor  6  Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor  19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4815);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor  7  Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4816);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4817);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor  26  Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3776);
  29. Peraturan Presiden  Nomor  5  Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Tahun 2010-2014;
  30. Peraturan Daerah Nomor  4  Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
  31. Peraturan Daerah Nomor  4  Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015;
  32. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor  01  Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
  33. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor  14  Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2012-2032;

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013-2018.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bengkulu.
  6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bengkulu yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
  7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bengkulu dalam jangka waktu tertentu.
  8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah  untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
  10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD Kota Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 2018.
  12. Rencana Kerja Satuan Kerja Parangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kota Bengkulu yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

 

BAB II

PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 2

 

(1)      RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bengkulu tahun 2012.

(2)      RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

 

Pasal 3 

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

BAB I.       PENDAHULUAN

1.1           Latar Belakang

1.2           Dasar Hukum Penyusunan

1.3           Hubungan Antar Dokumen

1.4           Sistematika Penulisan

1.5           Maksud dan Tujuan

 

BAB II.      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1      Aspek Geografi dan Demografi

2.2      Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3      Aspek Pelayanan Umum

2.4      Aspek Daya Saing Daerah

 

BAB III.     GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1      Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2      Kebijakan Pengelolaan Keuangan Massa lalu

3.3      Kerangka Pendanaan Tahun 2013 – 2018

 

BAB IV.     ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1      Permasalahan Pembangunan Kota Bengkulu

4.2      Isu Strategis Pembangunan Kota Bengkulu

 

BAB V.      PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1      Visi

5.2      Misi

5.3      Tujuan dan Sasaran

5.4      Prioritas Pembangunan Daerah

 

BAB VI.     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 

BAB VII.    KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

 

BAB VIII.   INDIKATOR KINERJA DAERAH, RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

 

BAB IX.     PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

 

BAB X.      PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1    Pedoman Transisi

10.2    Prinsip – prinsip Kaidah Pelaksanaan

 

 

Pasal 4

 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

Pasal 5 

 

RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada :

  1. Peraturan Presiden Nomor  5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014
  2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor  4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Bengkulu 2010 – 2015
  3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor  01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bengkulu Tahun 2007 – 2027
  4. Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor  14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2012 – 2032.

 

 

Pasal 6 

 

Penjabaran RPJMD lebih lanjut dituangkan dalam:

  1. RKPD;
  2. Renstra SKPD; dan
  3. Renja SKPD.

 

Pasal 7

 

RPJMD  wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Bengkulu.

 

 

 

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

 Bagian Kesatu

 

Pengendalian

 

Pasal 8

(1)      Walikota melakukan pengendalian terhadap RPJMD.

(2)      Pengendalian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :

  1. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
  2. pelaksanaan RPJMD.

Pasal 9

(1)      Pengendalian RPJMD oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.

(2)      Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan RPJMD.

(3)      Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi RPJMD kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

(4)      Ketentuan mengenai tata cara pengendalian RPJMD diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua

Evaluasi

 

Pasal 10

(1)      Walikota melakukan evaluasi terhadap RPJMD.

(2)      Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :

  1. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  2. pelaksanaan RPJMD; dan
  3. hasil RPJMD.

Pasal  11

(1)      Evaluasi RPJMD oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.

(2)      Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi :

  1. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPJMD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  2. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian RPJMD.

(3)      Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.

(4)      Ketentuan mengenai tata cara evaluasi RPJMD diatur dengan Peraturan Walikota.

 

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 12

 

Sebelum RPJMD periode 2018-2023 ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2019  dapat berpedoman pada RPJMD periode 2013-2018.

Pasal 13

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2008 – 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 14

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu

 

 

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 09 September 2013

 

WALIKOTA BENGKULU 

 

 

 

 

       H. HELMI HASAN

 

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 09 September 2013

 

SEKRETARIS DAERAH  

 KOTA BENGKULU

 

 

 

 

H. YADI

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 08

PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR   08   TAHUN 2013

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KOTA BENGKULU TAHUN 2013 – 2018

 

  1. UMUM

 

Untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien maka diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai instrumen untuk dapat melakukan berbagai kebijakan serta program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dasar hukum penyusunan perencanaan pembangunan dimaksud yaitu sebagaimana  ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang  Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 dengan Peraturan Daerah.

 RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen yang berisi komitmen politik pemerintah Kota Bengkulu untuk menata dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaannya sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bengkulu yaitu terwujudnya Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat, APBD untuk rakyat.

Dokumen RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018 harus menjadi pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka deregulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, guna mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik, demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018 ini juga harus dijadikan instrument pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD, RKPD, Renja-SKPD, dan KUA, Laporan Keterangkan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

 

 

  1. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Cukup jelas.

 

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

 

Pasal 4

Cukup jelas.

 

Pasal 5

Cukup jelas.

 

Pasal 6

Cukup jelas.

 

Pasal 7

Cukup jelas.

 

Pasal 8

Cukup jelas.

 

Pasal 9

Cukup jelas.

 

Pasal 10

Cukup jelas.

 

Pasal 11

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Cukup jelas.

 

Pasal 13

Cukup jelas.

 

Pasal 14

Cukup jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 04

 

NB: UNTUK RPJMD 2018-2022 MASIH DALAM PROSES PENYUSUNAN SEHINGGA BELUM BISA DITAMPILKAN