Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)  mempunyai dasar hukum Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010.

Tugas dan tanggung jawab TKPKD Kota Bengkulu adalah :

  1. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
  2. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu.

Tingkat kemiskinan kota Bengkulu pada tahun 2013 berada pada posisi 21.51 persen per september 2013.  Tingkat kemiskinan Kota Bengkulu ini berada di atas Propinsi yang rata-rata 17,75 persen dan posisi nasional rata-rata 11,47 persen. Tingkat kemiskinan Kota Bengkulu berada pada urutan keempat setelah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

Tingkat kemiskinan Kota Bengkulu dari tahun 2011 sampai dengan 2013 telah mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 angka kemiskinan sebesar 22,23 persen , tahun 2013 sebesar 22,11 persen dan pada tahun 2013 sebesar 21,51 persen. Penurunan dari 2012 ke 2013 terjadi penurunan sebesar 0,5 persen . Penurunan tingkat kemiskinan Kota Bengkulu ini diharapkan akan lebih besar lagi pada Tahun 2014 dengan adanya berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Bengkulu pada tahun 2014.

 

Jumlah penduduk miskin Kota Bengkulu pada tahun 2012 sejumlah 72,600 Jiwa  dan meningkat pada tahun 2013 berjumlah 72,400 dan ini merupakan data PPLS Tahun 2011 yang dijadikan baseline data penanggulangan kemiskinan untuk program perlindungan sosial dan program – program penanggulangan kemiskinan yang diturunkan oleh berbagai Kementerian sebagai usaha percepatan penanggulangan kemiskinan.

 

Program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 dalam penggulangan kemiskinan melalui :

  • Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan antara lain :
  1. Peningkatan Kesejahteraan Petani.
  2. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
  3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  4. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
  5. Peningkatan Hasil Produksi Peternakan.
  6. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
  7. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
  8. Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.

 

  • Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olah Raga antara lain :
  1. Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
  2. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
  • BPMPPA dan Keluarga Berencana antara lain :
  1. Keluarga Berencana.
  2. Pelayanan Kontrasepsi.
  3. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak.
  4. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan anak.
  5. Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
  6. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
  7. Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
  8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

 

  • Dinas Sosial
  1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
  2. Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS.

 

  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  1. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
  2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

 

  • Dinas Kesehatan
  1. Perbaikan gizi masyarakat.
  2. Jemput Sakit Pulang Sehat.
  3. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.

 

  • Dinas Koperasi dan UMKN
  1. Penerapan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif.
  2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.
  3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.

 

  • Dinas Kelautan dan Perikanan
  1. Pengembangan Perikanan Budidaya.
  2. Pengembangan Perikanan Tangkap.
  3. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.